1. Permasalahan upah, harus diatur sih bagaimana perusahaan mengupah pekerjanya, memastikan semua pekerja mendapatkan haknya atau perusahaan itu tidak akan bisa beroperasi karena penangguhan terhadap klausul sosial-pekerja.
2. Hak untuk cuti bagi suami yang istrinya baru lahiran, setidaknya hingga 3 bulan, dengan tetap memberikan gaji utuhnya meskipun tanpa tunjangan apapun, cukup gaji saja yang THP.
3. Membuat peraturan terkait maksimum tenaga kerja asing yang bisa bekerja di suatu perusahaan. Misal, maksimal hanya boleh 10-20% dari total pekerja di perusahaan tersebut, agar bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Can one ministry really solve poverty? I believe it requires a more comprehensive strategy than what the Ministry of Labour can provide. In a perfect scenario, perhaps a policy where the ultra-rich billionaires would fairly compensate their employees based on their jobs, especially since many profit enormously while paying their workers very little. Eat the rich!

Pertama, aku akan menghapus min dan max umur dalam mencari kerja. Kedua, aku akan membuat peraturan tidak ada batasan skill tertentu, karena semua orang berhak belajar untuk mencobanya. Ketiga, min pengalaman dalam bekerja juga akan hapus. Keempat, aku akan menaikan gaji-gaji mereka. ✌